Siap Beberkan Oknum Dewan Penerima Senggekan

114

GEDUNG BERLIAN — Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) menyatakan siap membuka nama-nama anggota dewan yang dituduh meminta uang senggekan dalam pencairan bantuan kabupaten/kota. MAKI mengaku telah mengantongi data lengkap dan siap membuka jika diperintahkan penegak hukum.
”Ada banyak anggota DPRD Jateng yang terlibat. Tidak hanya dari banggar (badan anggaran) tapi juga dari luar itu. Namun salah satu indikator perubahan APBD kan memang berasal dari banggar,” ujar Koordinator MAKI Boyamin Saiman.
Dia menyatakan siap membuka nama-nama tersebut jika nanti dipanggil penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jateng, dan dimintai keterangan sebagai pelapor.
Menurut Boyamin, yang dilaporkan ke Kejati Jateng sementara memang perbuatannya. Namun dia sudah memiliki data lengkap yang siap dibuka. Saat melapor dirinya sudah menyerahkan 2 lembar rekap laporan dan 300 halaman dokumen pendukung yang di antaranya berisi pembahasan APBD Jateng Perubahan 2013 dan APBD Jateng murni 2014.
Boyamin juga menolak melaporkan nama-nama tersebut ke Gubernur Jateng Ganjar Pranowo dengan alasan gubernur bukanlah penegak hukum. ”Kecuali gubernur bisa memberikan rekomendasi jika pelakunya anggota dewan dari partai yang sama, akan dipecat,” katanya.
Dia menambahkan, kasus tersebut juga cukup dilaporkan Kejati Jateng sebagai penegak hukum di daerah dan tidak perlu ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). ”KPK kan sudah banyak urusan, saya malah mengapresiasi aparat di daerah. Buktinya, Polda Jateng bisa menahan Bupati Rembang M. Salim dan kejati bisa memproses mantan Bupati Karanganyar Rina Iriani,” paparnya.
Sebelumnya, Gubernur Jateng Ganjar Pranowo menantang MAKI untuk membuka nama-nama anggota DPRD Jateng yang dituding menerima uang senggekan dalam pencairan dana bantuan kabupaten/kota. Dia juga meminta MAKI melapor langsung ke KPK bila praktik tersebut benar terjadi.
Menurut Ganjar, dalam teori pidana, tanggung jawab bukan berada pada kelembagaan, namun perorangan. Karenanya, dia meminta subjek laporan harus jelas. ”Dia (MAKI) tahu nggak uang senggekan siapa yang memberi? Siapa yang menerima? Subjeknya harus jelas, orang ngasih ke siapa? Dewannya yang mana?” katanya.
Gubernur yang diusung PDIP itu juga mempertanyakan tuduhan MAKI yang mengatakan dirinya membiarkan praktik korupsi tersebut. Sebab jika benar begitu, seharusnya dirinya menjadi saksi karena tahu, melihat, atau mendengar penyelewengan tersebut. ”Saya tidak pernah melihat dan mendengar. Kalau tahu pembiaran, saya turut serta melakukan tindak pidana,” ujarnya.
Ganjar menantang MAKI melaporkan hal tersebut ke KPK. Jika tidak MAKI bisa memberikan data ke dirinya tentang siapa yang menyuap, di mana, dan berapa jumlahnya. Selanjutnya hal tersebut akan dilaporkannya ke KPK. Dia lantas mencontohkan langkah Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini yang melaporkan kasus tukar guling hewan dengan mobil di Kebun Binatang Surabaya (KBS) ke KPK.
Seperti diberitakan sebelumnya pos APBD Jateng 2010 yang mengalir ke kabupaten/kota se-Jateng terindikasi bocor. Dugaan itu muncul dari data yang ditemukan MAKI dan KP2KKN Jateng. MAKI menduga kebocoran pos anggaran kabupaten/kota dari APBD Jateng itu mengalir kepada oknum anggota DPRD Jateng. Besarnya mencapai 10-12 persen dari dana yang turun ke setiap daerah yang mendapat kucuran dana.
Hal itu dilakukan dengan cara dewan meminta uang senggekan atau jatah di awal kepada daerah penerima dana APBD Jateng. Modusnya, sebelum dana itu cair, dewan sudah melakukan kontak dengan daerah setempat untuk meminta uang senggekan yang besarnya 10-12 persen dari dana yang akan dikucurkan. (ric/aro/ce1)