MAGELANG– Kasus gugatan perdata yang dilayangkan toko emas Gatotkaca terhadap Pemkot Magelang kembali digelar di PN Magelang, kemarin. Dalam sidang tersebut eksepsi (keberatan atas gugatan) Pemkot Magelang ditolak majelis hakim.
Majelis hakim PN Magelang yang diketuai Retno Purwandari Yulistyowati menyatakan PN Magelang berwenang mengadili perkara itu karena gugatannya mengenai keperdataan bukan sengketa tentang tata usaha negara.
“Dengan keputusan itu, tergugat tidak boleh melakukan perbuatan hukum apapun terhadap kios nomor 1 dan 1 Pasar Rejowinangun di Jalan Mataram. Termasuk memberikan izin pakai atau penempatan kios tersebut kepada pihak ketiga sampai dengan putusan perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap,” kata kuasa hukum penggugat Janu Iswanto.
Seperti diketahui, pemilik toko emas Gatotkaca, Herry Candra, menggugat Pemkot Magelang c/q Kepala Dinas Pengelolaan Pasar (DPP) Drs Isa Ashari MM terkait keputusan SKPD tersebut menetapkan ruko nomor 1 dan 2 Pasar Rejowinangun menjadi hak milik toko emas Mustika.
Terkait penetapan DPP tersebut, Pemkot Magelang c/q Kepala DPP dinilai telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan kliennya. Karena penggugat memiliki bukti kuat atas kepemilikan kios nomor 1 dan 2 tersebut.
Selain itu, kuasa hukum penggugat meminta majelis hakim memberikan izin kepada penggugat untuk menempati atau memakai kios nomor 1 dan 2 Pasar Rejowinangun di Jalan Mataram.
Dihubungi terpisah, kuasa hukum Pemkot Magelang, M Zazin mengatakan meski eksepsi ditolak pengadilan negeri pemkot tetap memiliki kewenangan menempatkan pedagang korban kebakaran di pasar yang baru selesai dibangun tersebut. “Yang ditolak majelis hakim hanya mengenai berwenang atau tidak PN Magelang mengadili gugatan itu. Putusannya PN berwenang mengadilinya. Menyangkut gugatan dalam profisi yang diajukan penggugat, majelis hakim tidak memberikan putusan,” kata dia.
Dia menegaskan majelis hakim tidak menjatuhkan putusan mengenai gugatan profisi, maka pemkot tetap memiliki kewenangan mengenai penempatan pedagang di Pasar Rejowinangun. Pada sidang lanjutan 3 Februari 2014, majelis hakim akan melakukan peninjauan lapangan. (vie/lis)