GEDUNG BERLIAN — Gubernur Jateng Ganjar Pranowo menantang Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) untuk membuka nama-nama anggota DPRD Jateng yang dituding menerima uang senggekan dalam pencairan dana bantuan kabupaten/kota. Dia juga meminta MAKI melapor langsung ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bila praktik tersebut benar terjadi.
Menurut Ganjar dalam teori pidana, tanggung jawab bukan berada pada kelembagaan, namun perorangan. Karenanya, dia meminta subjek laporan harus jelas. ”Dia (MAKI) tahu nggak uang senggekan siapa yang memberi, siapa yang menerima. Subjeknya harus jelas, orang ngasih ke siapa? Dewannya yang mana?” katanya.
Gubernur yang diusung PDI Perjuangan itu juga mempertanyakan tuduhan MAKI yang mengatakan dirinya membiarkan praktik korupsi tersebut. Sebab, jika benar begitu seharusnya dirinya menjadi saksi karena tahu, melihat, atau mendengar penyelewengan tersebut. ”Saya tidak pernah melihat dan mendengar. Kalau tahu pembiaran, saya turut serta melakukan tindak pidana,” imbuhnya.
Ganjar menantang MAKI melaporkan hal tersebut ke KPK. Jika tidak, MAKI bisa memberikan data ke dirinya tentang siapa yang menyuap, di mana, dan berapa jumlahnya. Selanjutnya hal tersebut akan dilaporkannya ke KPK. Dia lantas mencontohkan langkah Wali Kota Surabaya Tri Risma Harini yang melaporkan kasus tukar guling hewan dengan mobil di Kebun Binatang Surabaya (KBS) ke KPK.
Sementara, anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Jateng, Hadi Santoso, menyatakan, tudingan MAKI dan KP2KKN tidak benar. Dia bahkan menantang kepada bupati/wali kota untuk menyebutkan nama anggota dewan yang melakukan kongkalikong meminta imbalan uang dalam penyaluran bantuan dana keuangan Pemprov Jateng.
”Bupati/wali kota silakan menyampaikan ke masyarakat, dewan ini yang meminta uang, supaya tidak dipilih lagi pada pemilihan legislatif 2014,” kata politikus PKS ini.
Meski demikian, Hadi menyampaikan terima kasih kepada MAKI dan KP2KKN karena hal itu menjadi peringatan bagi anggota Dewan. ”Ke depan anggota legislatif supaya lebih berhati-hati lagi,” ujarnya. Menurut dia, rapat Banggar selalu bersifat normatif dan dalam pembahasan anggaran selalu didampingi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Seperti diberitakan sebelumnya pos APBD Jateng 2010 yang mengalir ke kabupaten/kota se-Jateng terindikasi bocor. Dugaan itu muncul dari data yang ditemukan MAKI dan KP2KKN Jateng. MAKI menduga kebocoran pos anggaran kabupaten/kota dari APBD Jateng itu mengalir kepada oknum anggota DPRD Jateng. Besarnya mencapai 10-12 persen dari dana yang turun ke setiap daerah yang mendapat kucuran dana.
Hal itu dilakukan dengan cara dewan meminta uang senggekan atau jatah di awal kepada daerah penerima dana APBD Jateng. Modusnya, sebelum dana itu cair, dewan sudah melakukan kontak dengan daerah setempat untuk meminta uang senggekan yang besarnya 10-12 persen dari dana yang akan dikucurkan.
”Jika setuju, maka dana cair. Jika tidak, dana akan dialihkan untuk daerah lain yang mau memberikan upah 10-12 persen,” beber Koordinator MAKI Boyamin yang ditemui Radar Semarang usai melaporkan adanya indikasi kebocoran dana APBD Jateng yang diduga dikorupsi ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jateng, Rabu (22/1).
Pengamat politik dan kebijakan publik Undip Muh Yulianto mengatakan praktik pemberian fee kepada anggota dewan yang membantu mencairkan bantuan kabupaten/kota merupakan bentuk gratifikasi. Hal tersebut juga lekat dengan praktik suap. Hal tersebut, menurutnya, sudah terjadi sejak zaman orde baru. ”Saya kira pejabat dan politisi kita sudah ahli dalam membuat MoU atau pakta integritas antikorupsi, namun faktanya praktik seperti ini masih terus terjadi,” kata dia. (ric/aro/ce1)