LEMPONGSARI — PT Kereta Api Indonesia (KAI) Daop 4 Semarang selaku pemilik bangunan cagar budaya dan Pemkot Semarang selaku penerbit SK (surat keputusan) cagar budaya atas bangunan tersebut dianggap tidak pernah belajar dari pengalaman 19 tahun lalu. Di mana pada 1995, peristiwa serupa (penjarahan, Red) juga pernah terjadi.
Hal tersebut diungkapkan Ketua Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) Kota Semarang, Widya Wijayati, menanggapi hilangnya aset cagar budaya milik PT KAI karena dicuri orang.
Widya menceritakan, pada 1995, dia sempat meninjau bangunan tersebut. ”Begitu membaca kasus pencurian aset cagar budaya di media massa (tahun 1995) saya langsung ke sana. Saya ingin memastikan kondisinya seperti apa. Tapi belum seburuk sekarang, hilangnya balok-baloknya bisa dibilang rapi untuk sebuah penjarahan,” ujarnya kepada Radar Semarang, kemarin (23/1).
Dalam pengamatannya kala itu, balok-balok tersebut dipotong 45 derajat dan terlihat sangat rapi. Bisa dibilang pelaku penjarahan mempersiapkan dengan matang. ”Penjahatnya pasti menyiapkan perkakas, karena pemotongan dilakukan secara rapi. Dan untuk melakukan itu, membutuhkan waktu yang lama, tidak asal-asalan memotong,” ceritanya.
Peristiwa itu, kata Widya, seharunya menjadi peringatan keras bagi pemilik maupun Pemkot Semarang. ”Itu sudah peringatan besar, tapi peristiwa itu bisa terulang lagi. Sangat memprihatinkan, artinya saya tidak bisa melihat dengan jelas siapa yang bertanggung jawab atas keamanan di dalam gedung itu,” terangnya.
Widya menjelaskan, bangunan milik PT KAI tersebut tercantum dalam kategori cagar budaya sejak 1992, melalui SK Nomor 646/50/1992. Saat itu kondisi bangunan masih cukup lengkap. Tidak hanya satu bangunan saja, tapi terdiri atas beberapa bangunan, karena dulunya difungsikan sebagai balaiyasa. Seiring dengan perjalanan waktu, bangunan-bangunan di sampingnya yang sudah telantar itu diruntuhkan begitu saja. Rob semakin memperparah kondisi bangunan. ”Banyak bagian bangunan yang hilang karena digerogoti sepanjang masa,” katanya.
Pihaknya sangat menyayangkan peristiwa yang penjarahan aset cagar budaya yang selalu terjadi. ”Kalau mau dicari kesalahan siapa, ya kesalahan yang punya dan yang menerbitkan SK cagar budaya untuk bangunan tersebut. Harus konsekuensi bersama. Seharusnya bisa belajar dari peristiwa 1995,” terangnya.
Selain bangunan milik PT KAI di Jalan Pengapon tersebut, kata Widya, sejumlah bangunan cagar budaya yang mangkrak, seperti bangunan di kawasan Gedung Duwur. ”Ada lagi bangunan yang tidak tercantum di dalam SK cagar budaya, yakni Gedung Marabunta yang di Kali Baru,” ujarnya.
Dia menyayangkan, sikap pemerintah yang terkesan melakukan pembiaran terhadap bangunan-bangunan cagar budaya yang seharusnya dilestarikan. ”Sebetulnya pemerintah sedang memacu untuk mendaftar (bangunan cagar budaya), inventarisasi sudah sebagian besar dilakukan, tapi bagaimana cara melindunginya itu belum tuntas dilaksanakan,” katanya.
Menurutnya, yang namanya pelestarian itu bangunan harus dimanfaatkan, kalau dibiarkan itu sama saja bunuh diri. ”Cara memanfaatkan inilah yang harus dipikirkan secara serius. Kalau bangunan cuma diusap-usap tapi tidak dimanfaatkan sebagaimana mestinya ya saya kira itu orang yang kehilangan akal,” sentilnya.
”Bagaimana cara mendorong orang memilih berinvestasi di cagar budaya, ya kondisi bangunan cagar budayanya harus baik. Mendorong orang untuk memilih sesuatu itu harus ada keuntungan yang diperoleh orang itu,” imbuhnya.
Seperti diberitakan Radar Semarang kemarin, sejumlah aset berharga milik PT Kereta Api Indonesia (KAI) Daop 4 Semarang di Jalan Pengapon No 2 Semarang raib dicuri. Aset yang hilang berupa balok dan papan kayu jati sekitar 14 meter kubik yang digunakan sebagai alas di lantai dua dan tiga bangunan yang sebelumnya menjadi kantor dan bengkel kereta api tersebut. Ironisnya, sejumlah aset yang hilang di dalam gedung itu ternyata sudah ditetapkan sebagai benda cagar budaya.
Pelaku yang diduga lebih dari dua orang melakukan pencurian dengan cara memotong konstruksi dari lantai dan rangka atap. Kerugian akibat pencurian itu ditaksir mencapai lebih dari Rp 200 juta. (zal/aro/ce1)