Gugatan PAW DPRD Pati
KRAPYAK — Pengadilan Tata Usaha Negeri (PTUN) Semarang sudah mengeluarkan putusan sela yang membatalkan Surat Keputusan (SK) Gubernur Jateng No:170/121/2013 tentang Peresmian Pengangkatan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten Pati, Sunarwi dan kawan-kawan.
Wakil Gubernur Jateng Heru Sudjatmoko saat dikonfirmasi soal ini mengatakan, Pemprov siap mengikuti proses hukum. Pemprov harus realistis atas hasil putusan sela PTUN Semarang. ”Saya pikir itu namanya proses hukum, tapi proses hukum ini tidak berdiri sendiri dan berkaitan dengan politik. Kami melihatnya dari sisi hukum dan politik,” kata Heru saat ditemui di kantor Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (BP3AKB) Jateng, Jl Pamularsih, Semarang, Rabu (22/1).
Ketika ditanya soal kenyataan bahwa Sunarwi dkk juga sudah kembali ngantor, Heru pun langsung tertawa. ”Hahaha…, itu problem kami, ini memang ada kesenjangan antara aturan satu dengan yang lain. Misalnya, ketika anggota dewan dipahami sebagai wakil dari sebuah partai. Namun, setelah dikeluarkan dari partai ternyata tidak serta-merta bisa ditarik dari keanggotaan dewan,” katanya.
Sementara, Gubernur Jateng Ganjar Pranowo yang kemarin berada di luar kota saat dikonfirmasi soal ini mengaku heran dengan keputusan sela PTUN. Pasalnya, dalam kasus ini, sebelumnya Sunarwi dkk juga sudah mengajukan pengunduran diri.
”Saya hanya mengingatkan, yang bersangkutan itu mengajukan pengunduran diri lho. Masak minta mundur terus sudah dikasih kok digugat. Bukannya dia menggugat permintaan sendiri? Kalau hakim menimbang soal ini, pasti hasilnya tidak seperti itu,” katanya.
Namun di mata Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), sejak awal sudah bisa diprediksi bahwa keputusan Gubernur Jateng Ganjar Pranowo itu akan kalah jika digugat di PTUN. ”Landasan yang dijadikan pijakan Gubernur Ganjar Pranowo dalam membuat SK itu lemah. Bahkan nyaris tidak ada landasannya. Maka wajar jika Gubernur Ganjar kalah di PTUN,” kata Koordinator MAKI Boyamin Saiman kemarin.
Terhadap putusan sela itu, kata Boyamin, Ganjar belum bisa berbuat apa-apa, termasuk belum bisa menggugat balik ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) di Surabaya. Sebab, banding ke PT TUN baru bisa dilakukan ketika PTUN sudah mengeluarkan keputusan akhir. Biasanya jangka waktu keluarnya putusan akhir dari putusan sela bisa lebih dari tiga bulan.
”Kalau nanti, keputusan akhir PTUN tetap sama, lalu gubernur mengajukan gugatan balik ke PT TUN. Setelah ada keputusan PT TUN, salah satu dari kedua belah pihak melakukan gugatan ke MA, maka bisa jadi keputusan tetap itu baru akan keluar setelah masa kerja Sunarwi sudah habis. Jadi, keputusan akhir dari kasus ini hanya menjadi sebuah lembaran yang tidak ada maknanya,” terangnya.
Sebagaimana diketahui, tiga anggota DPRD Kabupaten Pati, Sunarwi, Irianto Budi Utomo, dan Mudasir menggugat ke PTUN atas keluarnya SK Gubernur Ganjar Pranowo yang memberhentikan mereka sebagai anggota dewan. SK tersebut dinilai tidak sah karena tidak dilandasi usulan dari DPRD dan Bupati Pati.
Di sisi lain, Boyamin menduga bahwa keputusan akhir PTUN Semarang tentang persoalan ini tidak akan berbeda dengan keputusan sela yang sudah dikeluarkan. ”Menurut saya, mungkin lebih baik gubernur segera mencabut SK-nya itu. Apalagi, hampir pasti keputusan akhir PTUN nanti juga seperti itu. Lebih baik gubernur mengurusi persoalan lain yang penting. Karena dalam kasus ini, landasan yang menjadi bijakan gubernur tidak ada,” terangnya. (saf/jpnn/ton/ce1)