Perusahaan Diancam Sanksi Pidana

68

Jika Tak Izinkan Karyawan Coblos Pemilu
UNGARAN-Perusahaan-perusahaan di Kabupaten Semarang yang tidak mengizinkan pegawainya mencoblos dalam Pemilihan Legislatif (Pileg) 2014 dengan alasan perusahaan akan merugi, diancam sanksi pidana. Pasalnya, pelaksanaan Pemilu pada hari libur atau hari yang diliburkan bertujuan agar warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat, bisa menggunakan hak pilihnya.
Karena itulah, kata Ketua KPU Kabupaten Semarang, Guntur Suhawan, semua instansi maupun sejumlah perusahaan wajib meliburkan atau memberikan kesempatan kepada pegawainya menggunakan hak pilihnya.
“Sesuai UU Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, Pemilu dilaksanakan hari libur atau hari yang diliburkan. Sehingga tidak ada alasan masuk kerja atau kuliah,” ujar Guntur, Rabu (22/1) kemarin.
Dijelaskan Guntur, pelaksanaan Pileg pada 9 April 2014 mendatang jatuh hari Rabu, sehingga hari tersebut diliburkan oleh pemerintah. Nantinya akan dikeluarkan Keputusan Presiden terkait hari libur dalam pelaksanaan Pileg 2014. ”Jika nanti ada perusahaan yang tidak meliburkan karyawan atau memberikan kesempatan pegawainya untuk mencoblos, dapat dikenai sanksi karena termasuk pelanggaran pidana Pemilu,” tandasnya.
Guntur berharap perusahaan turut menyukseskan pelaksanaan Pemilu 2014. Kendati Guntur menengarai akan ada perusahaan yang beralasan merugi jika dilakukan libur. Sedangkan di Kabupaten Semarang ada sekitar 25 persen pemilih dari kalangan pekerja pabrik. “Karena itu, kami berharap Dinsosnakertrans ikut andil menyampaikan informasi kepada sejumlah perusahaan,” ujarnya. (tyo/ida)

Silakan beri komentar.