BALAI KOTA — Proses mutasi jabatan yang dilakukan Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi beberapa hari lalu mendapat sorotan dari kalangan DPRD Kota Semarang. Sebab, masih ada jabatan yang dinilai penting, tapi tetap dibiarkan kosong, yakni posisi Kepala Dinas Penerangan Jalan dan Pengelolaan Reklame (PJPR). Kepala Dinas PJPR sebelumnya dijabat Adri Wibowo, namun yang bersangkutan telah purna tugas, sehingga diisi oleh pelaksana tugas (Plt) Ayu Entys.
Dalam mutasi jabatan beberapa hari lalu, seharusnya Pemkot sudah menempatkan pejabat untuk dinas tersebut. Namun dari 413 jabatan, posisi Kepala Dinas PJPR dibiarkan kosong. Hal itu menimbulkan kejanggalan dari kalangan Komisi A.
”Kami kurang paham kenapa posisi itu masih dibiarkan kosong. Apakah belum ada kandidat yang sesuai, atau ada kepentingan lain,” kata Ketua Komisi A DPRD Kota Semarang, Agung Prayitno, kemarin (22/1).
Menurut Legislator asal Fraksi Demokrat ini, Dinas PJPR adalah salah satu satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang tergolong penting, dan membutuhkan kebijakan-kebijakan strategis atasannya. Selama dijabat Plt, kinerja tidak akan bisa optimal. Karena seorang Plt secara kebijakan sangat terbatas.
”Kami minta jabatan-jabatan yang kosong segera diisi, karena bisa memengaruhi kinerja dan pelayanan pada masyarakat. Karena Plt kewenangannya terbatas,” tandasnya.
Pihaknya juga menyoroti terkait penempatan jabatan yang tak sesuai dengan keahliannya. Beberapa kali pihaknya mendapat aduan dari masyarakat tentang kinerja Lurah Wonolopo Kecamatan Ngaliyan yang tak maksimal. ”Hal ini juga telah kami sampaikan ke pemkot, tapi juga tak direspons,” paparnya.
Kritikan terkait mutasi jabatan juga dilontarkanWakil Ketua Komisi A DPRD Kota Semarang, Wisnu Pudjonggo. Dia menilai, mutasi pejabat sebagai langkah yang sah dan wajar dari wali kota. Namun mutasi kali ini prosesnya dinilai tidak pas dan tidak mengindahkan asas tata krama. Apalagi pengisian posisi Sekretaris Dewan (Sekwan) tidak melalui koordinasi dengan Komisi A yang membidangi aparatur pemerintahan.
Dalam waktu dekat pihaknya akan melaksanakan rapat internal untuk membahas, apakah pimpinan dewan sudah memberi persetujuan dalam penentuan jabatan sekwan atau belum.
”Bukan masalah suka atau tidak suka, tapi ini soal prosedur. Dulu komisi A pernah mengusulkan pendefinitifan pejabat pelaksana tugas (Amin Sutresno, Red). Tapi, jika memang ada kebijakan lain, seharusnya ada koordinasi kembali. Kami juga berharap mutasi pejabat yang bersamaan momen jelang Pemilu 2014, jangan digunakan untuk kepentingan politik. Saya mengimbau, PNS agar profesional tetap jaga netralitas,” tandasnya.
Terpisah, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Semarang Bambang Sukono menyatakan, hanya Kepala Dinas PJPR yang memang masih kosong. Belum dilakukan pengisian karena masih mencari orang yang tepat untuk menjabat di dinas tersebut. ”Kita masih cari orang yang pas, karena posisi itu harus spesifik, sesuai keahlian dan kemampuannya,” terangnya.
Disinggung kekosongan struktur lain, Bambang mengatakan paling banyak ada di tingkat kelurahan. ”Kasie di kelurahan masih banyak yang kosong. Sekarang kita butuh yang di kelurahan. Solusinya, ke depan staf yang ada di balai kota, yang tidak memenuhi syarat bisa dipindah menjadi kasie kelurahan, karena saat ini tidak ada formasi baru,” tandas Bambang Sukono yang mengaku tidak hafal jumlah pasti kebutuhan kasie di kelurahan.
Sebagai informasi, Pemkot Semarang baru saja malakukan perombakan di jajaran struktural. Ada 12 orang pejabat eselon II, 69 orang pejabat eselon III, 322 orang pejabat eselon IV, dan lima orang pejabat eselon V yang ditempatkan di jabatan baru.
Sejumlah pejabat eselon II berganti posisi, di antaranya Isdiyanto yang sebelumnya menjabat sebagai Asisten Administrasi Pemerintahan kini menjabat sebagai Kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH). Trijoto Sardjoko yang sebelumnya menempati Kepala BLH kini menempati posisi Kepala Dinas Pasar.
Nugroho Joko Purwanto yang sebelumnya Kepala Dinas Pasar kini menjabat Kepala Dinas PSDA-ESDM, menggantikan Agus Riyanto. Agus Riyanto sendiri kemudian menempati Kepala Dinas Tata Kota dan Perumahan menggantikan Eko Cahyono yang bertugas di Asisten Administrasi Pemerintahan. (zal/aro/ce1)