Kasus Dugaan Asuransi Fiktif 2003
MANYARAN — Anggota DPRD Kota Semarang periode 2009-2014 nonaktif, Djunaedi, nampak menangis usai menjalani sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Semarang, Rabu (22/1). Ia tak mampu menahan kesedihan setelah jaksa menuntutnya dengan pidana penjara 1 tahun 6 bulan (1,5 tahun) atas kasus dugaan korupsi asuransi fiktif DPRD Kota Semarang 2003 senilai Rp 1,7 miliar.
Dalam sidang kasus asuransi fiktif jilid II tersebut, Djunaedi tidak sendirian. Di kursi pesakitan, ia bersama anggota dewan periode 2009-2014 lainnya, yakni AY Sujianto, serta tiga mantan anggota DPRD Kota Semarang periode 1999-2004, yakni Sriyono, Elvi Zuhroh dan Purwono Bambang Nugroho. Sama halnya dengan Djunaedi, keempat terdakwa lain juga dituntut pidana 1,5 tahun penjara oleh jaksa penunut umum.
Menurut jaksa, lima terdakwa itu terbukti melanggar dakwaan subsider, yakni menyalahgunakan wewenang dan jabatan secara bersama-sama.
”Para terdakwa terbukti melanggar pasal 3 Undang-Undang (UU) nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah ditambahkan dalam UU nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP,” ujar jaksa penuntut umum (JPU) Ardito Muwardi saat membacakan tuntutannya.
Selain pidana badan, jaksa juga menuntut pidana denda kepada kelima terdakwa. Ardito memohon kepada majelis hakim agar menjatuhkan kepada masing-masing terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp 50 juta. ”Atau setara dengan pidana kurungan tiga bulan,” katanya.
Ardito menerangkan, berdasarkan saksi dan bukti yang dihadirkan di persidangan, Djunaedi dan empat terdakwa lainnya terbukti turut serta melakukan korupsi dalam anggaran DPRD Kota Semarang 2003 untuk pos asuransi jiwa anggota DPRD Kota Semarang periode 1999-2004.
Dijelaskan, awalnya, pimpinan DPRD Semarang kala itu menganggarkan asuransi jiwa dengan pagu anggaran Rp 1,836 miliar. Dengan perusahaan asuransi Pasaraya Life sebagai pihak ketiga yang bakal menerima aliran dana sebagai pembayaran premi 45 anggota dewan. Batas waktu asuransi adalah sampai akhir masa jabatan dewan pada 2004.
Namun sebelum pelaksanaan, para pimpinan dewan kala itu, di antaranya Ismoyo Subroto, Hamas Ghany dan Humam Mukti Azis mengadakan rapat. Di mana isinya kesepakatan agar dana tersebut nanti tidak disetorkan ke Pasaraya Life sebagai premi. ”Namun diterimakan tunai kepada seluruh anggota dewan,” jelas Ardito.
Akhirnya, dana tersebut cair sebesar Rp 1,728 miliar. Dari dana tersebut langsung dibagikan tunai kepada 45 anggota dewan. Sesuai laporan, setiap anggota wakil rakyat menerima sebesar Rp 38 juta. Namun yang diterima setiap anggota dewan secara riil hanya Rp 36 juta. Uang tersebut diserahkan oleh tiga pimpinan dewan. ”Selisih Rp 2 juta dan sisa dana lainnya itu mengalir kepada para pimpinan dewan dan pimpinan Asuransi Pasaraya Life serta dua pegawai asuransi,” paparnya.
Padahal sedianya dana tersebut bukan untuk dibagikan tunai, melainkan untuk pembayaran premi asuransi. Selain itu, jika hingga akhir masa jabatan dewan berakhir dan tidak ada klaim asuransi, maka dana harus kembali ke kas daerah. ”Atas temuan ini, BPKP (Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan) Jateng menyatakan kerugian negara sebesar Rp 1,7 miliar,” katanya.
Menanggapi tuntutan JPU tersebut, Djunaedi dan keempat terdakwa berencana mengajukan pembelaan (pledoi). Begitu pula dengan penasihat hukum kelima terdakwa, Kairul Anwar, menyatakan akan mengajukan pledoi dalam sidang selanjutnya pada Rabu (29/1) pekan depan. (bud/aro/ce1)