Korupsi Ruilslag Dinas Bina Marga
MANYARAN — Mantan Staf Ahli Gubernur Jateng, Priyantono Djarot Nugroho dipastikan akan berada lebih lama di dalam penjara. Pasalnya, belum rampung pemidanaan 5 tahun penjara yang dijalaninya dalam kasus korupsi pembobolan Bank Jateng, ia kembali divonis oleh Pengadilan Tipikor Semarang. Djarot diganjar hukuman 4 tahun 6 bulan (4,5 tahun) penjara dalam kasus tukar guling tanah (ruilslag) hak pakai Dinas Bina Marga Jateng. Vonis hakim itu lebih ringan dibanding tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) selama 5 tahun 6 bulan (5,5 tahun) penjara.
”Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 2 ayat 1 jo pasal 18 Undang-Undang (UU) nomor 31 tahun 1999 yang telah ditambahkan dalam UU nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP,” ujar Ketua Majelis Hakim, Endang Sri Widayanti dalam putusannya, Selasa (21/1).
Selain pidana badan, Endang juga menjatuhi pidana denda sebesar Rp 200 juta atau setara dengan 3 bulan kurungan jika denda tersebut tidak dibayar. ”Juga membebankan kepada terdakwa pidana berupa uang pengganti kerugian negara sebesar Rp 70 juta subsider 6 bulan penjara,” tambahnya.
Pidana uang pengganti tersebut lantaran Djarot terbukti menikmati uang hasil penjualan tanah hak pakai Dinas Bina Marga seluas 5.000 meter persegi dari total seluas 32 ribu meter persegi yang dijual oleh Karyono (terdakwa lain).
Endang didampingi dua hakim anggota, Hastopo dan Marsidin Nawawi menjelaskan, penjualan aset milik Pemprov Jateng itu dilakukan Djarot dengan mengaku sebagai pemilik tanah Bina Marga yang terletak di Desa Nyatnyono, Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang. Dia membuat surat pernyataan bahwa tanah seluas 3,2 hektare itu adalah miliknya pribadi.
Djarot kemudian memerintahkan Karyono untuk mengajukan permohonan sertifikat hak milik ke Badan Pertanahan Negara (BPN) Semarang. Karyono awalnya mengajukan tanah seluas 7.000 meter persegi dengan bukti kepemilikan surat letter C desa, dan surat penguasaan dari notaris. Surat tersebut diperoleh Karyono lewat persekongkolan jahat dengan Kepala Desa Nyatnyono.
Dari pengajuan tanah tersebut, BPN mengeluarkan sertifikat hak milik (HM) dengan luas tanah 5.000 meter persegi. ”Kemudian Karyono menjual tanah yang telah ia kuasai kepada masyarakat umum dalam 17 kavling,” tandasnya.
Sedangkan sisa tanah seluas 21.000 meter persegi dikuasakan Djarot kepada Haryanto (terdakwa lain). Sama halnya Karyono, tanah tersebut disertifikatkan hak milik. ”Tanah itu kemudian dijual kepada developer PT Handayani Membangun, lalu dijadikan perumahan dan dijual kepada masyarakat umum,” tuturnya.
Menanggapi putusan tersebut, Djarot didampingi penasihat hukumnya, Susilowati, belum memberikan sikap apakah menerima atau mengajukan upaya banding ke Pengadilan Tinggi Tipikor Jateng. ”Kami pikir-pikir dulu majelis hakim,” kata Djarot. Hal senada juga dikatakan jaksa penuntut umum.
Selain kasus ini, Djarot pernah terjerat kasus korupsi pembobolan Bank Jateng senilai Rp 39 miliar bersama Direktur CV Enhat Yanuelva Etliana. Djarot selaku Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jateng mengeluarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) dan Surat Perintah Pembayaran (SPP) fiktif. Surat tersebut menyatakan seolah-olah ada proyek di BPBD Jateng. Djarot divonis 5 tahun penjara dan denda sebesar Rp 300 juta subsider 3 bulan kurungan. Selain itu, ia juga dibebani uang pengganti kerugian negara sebesar Rp 150 juta subsider 1,5 tahun penjara. (bud/aro/ce1)