Warga Minta Program Pengganti Jampersal

UNGARAN- Pemberlakukan program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan menjadikan program Jaminan Persalinan (Jampersal) tidak berlaku. Hal itu membuat sejumlah warga miskin khawatir tidak mendapatkan perlindungan dan kemudahan dalam pelayanan proses persalinan bagi wanita hamil.
Wakil Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Semarang Said Riswanto mendapatkan keluhan masyarakat tentang kekhawatiran membengkaknya biaya persalinan setelah program Jampersal ditiadakan menyusul pemberlakuan BPJS Kesehatan. Sehingga ia meminta Pemerintah Kabupaten Semarang memberikan pelayanan sejenis Jampersal.
“Jampersal sudah dihapus karena ada sistem baru tersebut (BPJS). Sehingga banyak warga miskin yang bingung untuk mendapatkan layanan serupa. Untuk itu kami minta Bupati Semarang segera menerbitkan Perbup (Peraturan Bupati) yang baru untuk mengatur tentang persalinan ibu hamil bagi warga tidak mampu,” tutur Said Riswanto, Senin (20/1).
Politisi asal Bandungan Kabupaten Semarang itu juga meminta instansi terkait segera melakukan sosialisasi tentang regulasi BPJS sehingga warga paham tentang program tersebut. Sebab masih banyak warga yang tidak paham, sehingga mereka khawatir ditolak saat akan berobat. “Dinas Kesehatan harus cepat bersikap, jangan sampai ada kendala utamanya kelengkapan administrasi sehingga pasien terlambat mendapatkan layanan,” katanya.
Menanggapi hal itu, Bupati Semaran, Mundjirin mengatakan, seluruh pelayanan kesehatan saat ini harus melalui BPJS. Termasuk bagi wanita hamil dari warga miskin tetap akan dilayani. “Warga miskin tetap akan dilayani, bila memang tidak ter-cover maka akan tetap dilayani gratis di RSUD kelas III asal dapat menunjukan surat keterangan tidak mampu,” ungkapnya.
Menurut Bupati selagi belum ada Perbup baru, ia meminta masyarakat tidak mampu yang hendak melahirkan untuk mengurus syarat dan kelengkapan minimal keterangan tidak mampu secara berjenjang mulai dari RT. (tyo/ton)

Ingin Berkomentar?