RSUD Minim Dokter Spesialis

144

WONOSOBO – Rencana RSUD Setjonegoro untuk naik kelas menjadi kelas B, tampaknya masih harus bekerja keras. Selain fasilitas dan pelayanan yang belum memadai, untuk tenaga dokter spesialis juga masih minim. Dari sejumlah dokter spesialis yang saat ini ada, sebagian merupakan dokter mitra.
Menurut Plt Direktur RSUD Okie Hapsara Binanda Putra, RSUD Wonosobo terus berupaya supaya meningkatkan pelayanan dan memenuhi standar kelas B. Saat ini, rumah sakit milik Kabupaten itu masih menempati kelas C.
“Upaya peningkatakan pelayanan terus kami perbaiki. Termasuk pembangunan UGD lantai tiga itu, untuk syarat RS kelas B,”katanya.
Dijelaskan dia, UGD yang saat ini dimiliki RSUD belum memenuhi standar pelayanan kelas B. selain ruangan terlalu kecil, untuk pelayanan belum sesuai standar. “UGD yang saat ini masih banyak yang perlu diperbaiki,”katanya.
Selain UGD, kata Okie, untuk bisa menjadi RS kelas B, sejumlah tenaga dokter spesialis juga harus dipenuhi. Pihaknya mengakui, untuk dokter spesialis saat ini masih minim. Bahkan, sejumlah dokter spesial merupakan dokter mitra, karena sudah pensiun dari PNS, namun tetap bekerja di pelayanan RSUD.
“Kami memang cukup kesulitan dalam memenuhi tenaga dokter spesialis,” ungkapnya.
Untuk mengatasi hal ini, kata Okie, pihaknya pada tiga tahun terakhir mengirimkan sejumlah dokter dari Wonosobo, disekolahkan pada pendidikan spesialis. Karena kalau harus menunggu rekrutmen dokter spesialis waktunya lama.
“Tahun ini, sejumlah dokter yang kami sekolahkan selesai pendidikan, dan harus bekerja di RSUD,”katanya.
Sejumlah dokter spesialis yang masih kurang, kata Okie, di antaranya dokter spesialis THT, mata, kandungan, bedah, patologi klinik, jantung serta syaraf. Dengan pola menyekolahkan tersebut, pihaknya yakin perlahan kebutuhan dokter spesialis akan terpenuhi.
“Kami optimis, kami bisa memenuhi kebutuhan dokter spesialis itu,”katanya.
Dengan bertambahkan dokter spesialis, ke depan sistem pelayanan RSUD diyakini akan meningkat. Sementara itu untuk tenaga perawatan dan sejumlah pegawai yang saat ini ada, belum semuanya PNS. Tercatat sekitar 150 pegawai merupakan rekrutmen dari RSUD dengan sumber dana gaji dari pendapatan RSUD.
“ Kami diperbolehkan menggaji dari pendapatan RSUD, kalau kami tidak mencari pegawai tambahan ini, pelayanan tidak bisa maksimal,”katanya. (ali/lis)