BALAI KOTA — Sebanyak 413 pejabat Pemkot Semarang dimutasi. Ada sekitar 10 Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang dirotasi. Komisi A DPRD Kota Semarang menilai, mutasi pejabat jelang pemilihan umum legislatif (pileg) 2014 ini sebagai upaya penggalangan atau memolitisasi PNS.
”Hari ini (kemarin, Red) 413 titik jabatan, baik yang kosong maupun yang dipromosikan, telah saya lantik. Mudah-mudahan komposisinya yang terbaik,” kata Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi saat pelantikan pejabat eselon II, III, IV dan V di lingkungan Pemkot Semarang di Gedung Moch Ikhsan lantai 8 kemarin (20/1).
Dari 413 pejabat yang dilantik, rinciannya 12 orang pejabat eselon II, 69 orang pejabat eselon III, 322 orang pejabat eselon IV, dan 5 orang pejabat eselon V. Sejumlah pejabat yang berganti posisi, antara lain Agus Riyanto dari sebelumnya Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air-Energi dan Sumber Daya Mineral (PSDA-ESDM) menjadi Kepala
Dinas Tata Kota dan Perumahan (DTKP). Nugroho Joko Purwanto dari sebelumnya Kepala Dinas Pasar menjadi Kepala PSDA-ESDM.
Isdiyanto yang sebelumnya menjabat Asisten Administrasi Pemerintahan kini Kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH), yang sebelumnya dijabat Trijoto Sardjoko. Kini Trijoto Sardjoko menempati posisi Kepala Dinas Pasar. Eko Cahyono dari sebelumnya Kepala DTKP berganti menjadi Asisten Administrasi Pemerintahan.
Selain itu, Nurjanah yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, kini mengepalai Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Sedangkan Masdiana Safitri yang semula menjabat sebagai staf ahli bidang hukum dan politik, kini menjabat Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Posisi staf ahli bidang hukum dan politik kini diisi oleh Mustohar yang sebelumnya Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan KB.
Menurut pejabat yang akrab disapa Hendi ini, pelantikan promosi dan mutasi pejabat di lingkungan pemkot dilakukan dalam rangka pemantapan dan peningkatan kapasitas kelembagaan, serta pola pembinaan karier PNS. ”Pelantikan lebih dimaksudkan, untuk lebih menggerakkan birokrasi secare efektif dan efisien, menghindari kesenjangan operasional tugas-tugas pemerintahan dan pelayanan terhadap masyarakat, terutama yang terkait dengan pelayanan, perizinan dan pemberdayaan masyarakat,” ungkapnya.
Hendi berharap, pejabat yang dilantik agar memprioritaskan mengatasi bencana banjir dengan terjun ke masyarakat. ”Karena sudah empat hari berturut-turut warga mengalami kebanjiran,” katanya.
Wakil Ketua Komisi A DPRD Kota Semarang Wisnu Pudjonggo menilai, mutasi sebagai langkah yang sah dan wajar dari wali kota. Namun prosesnya tidak pas dan tidak mengindahkan asas tata krama. Karena tidak melakukan koordinasi dengan Komisi A yang membidangi aparatur pemerintahan. ”Khususnya untuk mengganti Sekretaris DPRD, dari pejabat pelaksana tugas (Amin Sutresno) ke pejabat baru (Fajar Purwoto), itu harusnya ada persetujuan dewan,” ujarnya.
Mutasi pejabat yang bersamaan momen menjelang pemilu April 2014, juga dinilai merupakan upaya untuk penggalangan dan memolitisasi PNS. Sebab, Hendi selain sebagai wali kota juga Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Semarang. ”Saya mengimbau, PNS agar profesional tetap menjaga netralitas,” tandasnya. (zal/aro/ce1)