Minta Dana Banpol Partai Demokrat Ditunda

149

SALATIGA—Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPC Partai Demokrat Kota Salatiga Fadlin Lubis mengingatkan ketua DPC yang telah dinonaktifkan, Iwan Setyo Purbowo untuk mematuhi keputusan DPP. Pasalnya, sebagai kader jika dinilai membangkang maka akan diberhentikan dari posisinya sebagai anggota DPRD.
“Bisa seperti Pasek (anggota DPR RI Gede Pasek Suardika, red) yang dicabut kartu anggotanya dan digantikan posisinya di legislatif,” terang Fadlin saat bertemu wartawan di lingkungan DPRD, kemarin (20/1) siang. Menurutnya, saat ini DPP hanya menginginkan kader Partai Demokrat yang loyal.
Fadlin menyatakan, saat ini pihaknya telah melakukan berbagai persiapan. Termasuk dengan mencari kantor DPC yang baru serta melakukan konsolidasi hingga tingkat ranting. “Kita sudah melakukan konsolidasi kader hingga ke bawah. Selain itu juga meminta sekretaris DPC (FS Ariadi, red) untuk mencari sekretariat yang baru dan pasti ada dalam minggu–minggu ini,” jelas dia. Pindahnya kantor DPC itu disebabkan bangunan yang digunakan sebagai sekretariat saat ini adalah ruko milik Iwan.
Lebih jauh ia menjelaskan, kedatangannya ke Salatiga untuk menyampaikan surat keputusan DPP yang sudah dilegalisir oleh pejabat internal DPP yakni Wadir Eksekutif Bambang Susanto. Surat tersebut diserahkan kepada KPU, Panwas, DPRD serta Kantor Kesbanglinmas. “Kita minta dana banpol untuk Partai Demokrat di-pending dulu sampai dengan ada ketua definitif yang akan dipilih setelah Musda. Kegiatan itu akan dilaksanakan usai pemilihan legislatif mendatang,” jelas dia.
Sementara terpisah, Iwan Setyo Purbowo yang ditemui wartawan menyatakan, dirinya legowo dengan keputusan DPP. Hanya saja ia berharap semua kebijakan yang diambil harus sesuai dengan regulasi yang ada. “Saya ini kan manut. Tidak mempermasalahkan ketika dicopot dari ketua DPC. Semua ada aturan mainnya masing–masing. Kalau masih dinilai tidak manut, apa indikatornya?,” ujar pria yang menjabat sebagai wakil ketua DPRD setempat ini.
Disinggung mengenai penundaan pencairan dana banpol, ia menyerahkan sepenuhnya kepada dinas terkait. “Kalau soal itu, dinas terkait pastinya memiliki regulasi yang ditaati dan tidak akan dilanggar,” jelas Iwan. (sas/ton)