Petani Tolak Eksekusi PT KAI

244

Soal Sengketa Lahan
BANDUNGAN — Rencana PT Kereta Api Indonesia (KAI) mengambil alih lahan yang dikelola ribuan petani, bakal mendapatkan perlawanan.
Ketua Paguyuban Petani Penggarap Tanah Rakyat (P3TR), Sutrisno mengatakan, tanah tersebut sudah menjadi hak 8.400 petani penggarap.
Rencananya, pada 9 Februari—bertepatan dengan HUT P3TR—ribuan petani akan mengajukan sertifikat masal atas tanah seluas 198 hektare yang berada di lereng gunung Ungaran. Tepatnya, di sisi selatan dan timur.
Menurut Sutrisno, tanah di Dusun Gintungan, Ampelgading hingga Candi, awalnya dikuasai Kodam VII (sekarang Kodam IV/Diponegoro). Selanjutnya, dikelola PT Sinar Kartosuro hingga izin usahanya di lahan tersebut habis. Dalam persidangan, Sinar Kartosuro dinyatakan kalah, tidak boleh mengelola lahan tersebut. Selanjutnya, tanah digarap oleh petani di sekitar lahan untuk pertanian sayur, bunga, dan tanaman keras.
”Jadi, tanah itu bukan milik PT KAI, karena haknya sudah dicabut. Lalu, dikelola PT Sinar Kartosuro, selanjutnya kalah dalam pengadilan pada 1990-an, sehingga tanah dikembalikan kepada masyarakat untuk dikelola,” ujar Sutrisno, 65, yang ditemui Minggu (19/1) pagi kemarin, di rumahnya, di lingkungan Gintungan RT 2 RW 5, Bandungan.
Sutrisno mengatakan, 8.400 petani sudah menggarap lahan seluas 198 hektare selama 14 tahun. Bahkan, sejumlah petani juga membayar pajak Rp 43 juta/tahun. Karena itu, petani berencana mempertahankan kepemilikannya.
”Tentu kami keberatan, jika tanah akan diambil alih atau berdalih kerja sama penggarapan. Kami tetap menolak. Pada 2011, PT KAI pernah datang mematok lahan. Kami sudah minta dihentikan. Akhirnya dihentikan. Ini kok muncul rencana ambil alih. Dasarnya apa? Mereka tidak mempunyai hak,” beber Sutrisno.
Camat Bandungan, Nanang, mengakui, sudah ada rapat khusus membahas sosialisasi terkait kepemilikan tanah tersebut. ”Pembahasan hanya sosialisasi masalah tanah. Lebih jelasnya, tanyakan ke PT KAI saja,” ungkapnya.
Sementara itu pejabat PT KAI Windar yang hadir dalam rapat sosialisasi tanah pada Kamis (16/1) lalu di kantor Setda Kabupaten Semarang keberatan menjelaskan rencana pengambilalihan lahan oleh PT KAI. ”Ini bukan kewenangan saya, lebih baik saya tidak berkomentar dulu,” tutur Windar. (tyo/isk/ce1)