Pedagang Daging Sapi Mogok Jualan

110

Ajukan Empat Tuntutan
SALATIGA — Puluhan pedagang daging sapi di Pasaraya I membuktikan janjinya, mogok berjualan, Minggu (19/1) kemarin. Akibatnya, banyak pembeli yang kecele. Mereka tidak mendapati satu pun penjual daging sapi yang berjualan.
Aksi pedagang daging sapi, terkait empat tuntutan mereka. Tuntutan para pedagang daging sapi, tertuang dalam spanduk yang dipasang di los berjualan mereka.
Para pedagang menuntut, 1, pemerintah mengimpor sapi untuk menambah stok daging sapi lokal. Tuntutan kedua, pedagang meminta pemerintah melarang menjual sapi keluar Jawa Tengah. Tuntuan lain, permintaan membatasi impor daging sapi, serta permintaan untuk tidak ada penimbunan sapi. Surat tuntutan akan disampaikan kepada Wali Kota Yuliyanto.
”Kita tidak akan demonstrasi, namun hanya berjalan bersama-sama dari Pasaraya I menuju Pemkot. Setelah menyerahkan surat ke wali kota, kita akan kembali pulang dan tidak berjualan,” jelas Zohriyah, ketua paguyuban pedagang daging sapi.
Zohriyah mengatakan, aksi para pedagang daging sapi, dipicu melonjaknya harga daging sapi per 7 Januari lalu. Ia mengklaim, omzet penjualan para pedagang sudah turun lebih dari 50 persen. Jika biasanya mereka menyembelih dan mampu menjual dua ekor daging sapi, kini cuma menyembelih satu ekor pun tidak habis terjual. ”Yang masih membeli hanya pedagang bakso serta pembuat abon. Sedangkan rumah tangga sudah jarang,” imbuhnya.
Wakil Wali Kota Muh Haris menuturkan, masalah lonjakan harga adalah permasalahan nasional, sehingga Pemkot kesulitan melakukan intervensi.
Dikatakan, saat ini Jateng belum mandiri pangan. Dengan adanya pengurangan kuota impor sapi, maka menyulitkan pedagang, karena harga melambung. ”Melihat kondisi riil di lapangan, maka sapi impor harus ditambah. Tapi ini rawan dipolitisasi, terlebih saya yang pejabat publik dari PKS,” ucap Haris.
Haris menyatakan, Pemkot siap menerima keluhan para pedagang dan akan melanjutkan aspirasi pedagang ke Pemkot. Selanjutnya, Pemkot akan menyampaikan keluhan ke pemerintah provinsi. ”Kita akan mengkaji pengembangan peternakan, khususnya di wilayah eks perluasan, sehingga tidak ada ketergantungan yang terlalu tinggi dari impor.” (sas/isk/ce1)