Lamban, Proyek Perum Korpri

218

SALATIGA—Pembangunan perumahan Korps Pegawai Republik Indonesia (Perum Korpri) Salatiga di dua lokasi, belum ada perkembangan berarti. Proyek yang sedang dikembangkan berada di daerah Randuacir, Kecamatan Argomulyo dan Kecandran, Kecamatan Sidomukti.
Target awal pembangunan perumahan sebanyak 160 unit yang semestinya selesai Juli 2013 lalu, hingga kini belum selesai. Selain itu, proses sertifikasi pemecahan lahan perumahan pun, sampai sekarang belum tuntas. Artinya, masih dalam proses di Badan Pertanahan Nasional Indonesia (BPN) Salatiga.
Buntutnya, sejumlah PNS yang membeli unit rumah di perumahan tersebut mengeluh. Mereka menilai, panitia pembangunan Perum Korpri dan pengembangnya, tidak serius membangun perumahan PNS.
Penilaian tersebut mengacu pelaksanaan pembangunan yang tidak ada perkembangan signifikan.
Padahal, para PNS sudah membayar uang muka serta biaya sertifikat senilai jutaan rupiah. “Kami sudah membayar uang muka dan biaya sertifikat sebesar Rp 8,3 juta pada pertengahan 2013 lalu. Namun, hingga saat ini, belum bisa dilakukan akad kredit,” ucap salah satu PNS yang mendapatkan fasilitas tersebut.
PNS yang tidak mau namanya disebutkan itu menuturkan, akibat belum adanya akad kredit, pembangunan rumah molor lagi. “Kalau kondisinya seperti ini terus, kapan kami bisa menempati rumah itu?” keluh PNS berinisial N, 33, kemarin.
Sekretaris Korpri Kota Salatiga Valentino T Haribowo saat dikonfirmasi terkait molornya pembangunan Perum Korpri mengatakan, pihaknya sudah berkoordinasi dengan BPN. Langkah itu dilakukan agar proses akad kredit bisa segera dilaksanakan.
“Kami sudah melakukan upaya percepatan sertifikasi lahan Perum Korpri. Namun kewenangan berada di BPN dan kami hanya bisa menunggu. Sebab, proses sertifikasi pemecahan tanah butuh waktu cukup lama.”
Dikatakan, dari 745 unit rumah yang akan dibangun, sejauh ini sertifikat yang sudah terbit baru 100 unit. Padahal, sertifikasi lahan mencapai 645 unit. Akibatnya, proses pengurusan IMB dan akad kredit yang menjadi syarat jaminan kredit PNS pun terhambat. (sas/isk)