Kantongi PNS Jadi Tim Sukses

115

WONOSOBO–Sejumlah nama PNS yang berprofesi sebagai guru, diduga menjadi tim sukses pencalonan anggota DPD wilayah Jateng. Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Wonosobo yang sudah mengantongi nama-nama tersebut, akan segera melakukan pemanggilan.
“Kami sudah mengantongi beberapa nama yang menjadi tim sukses dan mengumpulkan para guru untuk kampanye,” kata Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga Panwaslu Wonosobo, Mahfudz Junaedi, kemarin (17/1).
Menurutnya, indikasi pelibatan PNS guru ditemukan saat pengurus PGRI Wonosobo yang berasal dari Disdikpora Wonosobo mengadakan pertemuan terbatas. Model kampanyenya, sejumlah pengurus PGRI tingkat kecamatan, menggelar sejumlah pertemuan dengan mengumpulkan guru honorer K1 dan K2.
“Sejumlah guru honorer sudah kami mintai keterangan dan mengaku mendapatkan janji manis dari forum tersebut. Ada janji-janji untuk guru honorer,” katanya.
Karena itulah, kata Junaedi, pihaknya sudah memetakan dan menginventarisasi beberapa wilayah kecamatan dan sekolah yang dijadikan ajang kampanye DPD yang berasal dari PGRI. Sekarang sudah banyak alat peraga kampanye DPD Jateng yang berasal dari PGRI tersebar di beberapa tempat. “Ini merupakan kerja PNS dan guru honorer yang direkrut menjadi pelaksana kampanye DPD dari PGRI tersebut,” katanya.
Bahkan, kata Juanedi, berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu, tiap tim di kecamatan sudah ditargetkan wajib memasang minimal 3 gambar calon DPD yang berasal dari PGRI tersebut.
“Kami akan menindak oknum-oknum PNS yang terlibat kampanye DPD yang berasal dari PGRI. Kami sudah mengantongi nama-nama pengurus PGRI Wonosobo yang turun menggerakkan rapat dan pertemuan tertutup,” katanya.
Bukti lain, lanjut dia, di sejumlah sekolah di Wonosobo sudah dipasang kalender dan stiker calon DPD dari PGRI. Ini pelanggaran kampanye sebagaimana diatur dalam PKPU 1/2013 junto PKPU 15/2013 tentang Pelaksanaan Kampanye. “Memasang alat kampanye di sekolah, tempat ibadah, kantor pemerintahan melanggar aturan,” katanya.
Dikatakan dia, keterlibatan PNS termasuk guru dan honorer dalam kampanye diancam hukuman pidana dan sanksi administratif. Baik yang menggerakkan PNS maupun PNS yang mau digerakkan sama-sama bisa dikenai sanksi.
Ia menjelaskan, UU Pemilu 8/2012 pasal 86, 278 dan 299 mengatur larangan pelibatan PNS dalam kampanye untuk mencari dukungan. Bagi PNS yang menjadi penggerak diancam hukuman 2 tahun penjara plus denda Rp 24 juta. Adapun PNS yang dilibatkan bisa dihukum 1 tahun penjara plus denda Rp 12 juta. “Adapun PNS hanya melanggar disiplin sebagaimana diatur dalam PP 53/2010, sanksinya administratif, paling ringan berupa teguran, paling berat pemecatan,” pungkasnya. (ali/ida)