BALAI KOTA – Empat kontraktor pelaksana proyek Pemkot Semarang di-blacklist, karena telah gagal menyelesaikan 7 proyek pembangunan di tahun 2013. Blacklist tersebut dilakukan oleh Dinas Bina Marga. Selain molor, kualitas pekerjaannya juga dinilai buruk. Setelah masuk daftar hitam, selama 2 tahun keempat kontraktor tersebut tidak diperbolehkan mengikuti lelang pekerjaan di Semarang, bahkan seluruh wilayah Indonesia.
Empat kontraktor tersebut adalah PT Jaya Sentosa Indah, CV Az Zahra, CV Jala Majapahit, dan CV Bintang Sembilan. PT Jaya Sentosa Indah tidak mampu menyelesaikan pekerjaan peningkatan Jalan Madukoro senilai Rp 5,1 miliar APBD 2013 murni. CV Az Zahra tidak mampu menyelesaikan untuk pekerjaan pemeliharaan Jalan Desel senilai Rp 5,1 miliar.
Sedangkan CV Jala Majapahit tidak menyelesaikan dua pekerjaan, peningkatan Jalan Hawa (Rp 5,1 miliar) dan pemeliharaan Jalan Cinde Raya (Rp 527 juta). Sementara CV Bintang Sembilan tidak menyelesaikan tiga pekerjaan, yakni pemeliharaan Jalan Kokrosono (Rp 2,1 miliar), pemeliharan Jalan Raya Klipang-Sendangmulyo (Rp 901 juta), dan pemeliharaan Jalan Sarwo Edi Wibowo (Rp 896 juta).
”Mereka di-blacklist karena sudah tidak punya niat untuk melanjutkan pekerjaan. Progres penyelesaian pekerjaannya mulai 60 persen sampai hanya 5 persen, bahkan ada yang tidak dikerjakan sama sekali,” kata Kepala Dinas Bina Marga Kota Semarang Iswar Aminnudin.
Semua kontraktor yang diputus kontrak ini kebetulan berasal dari Jepara dan Wonosobo. Setelah diputus kontrak, kata Iswar, sesuai peraturan jaminan uang muka dan jaminan uang pelaksanaan pekerjaan dicairkan. Kontraktor juga membayar denda keterlambatan dan dimasukkan daftar hitam. ”Surat-menyurat dengan pihak bank untuk pencairan uang jaminan sudah dilakukan. Kita berharap uang tersebut dapat segera dicairkan,” ujar Iswar.
Setelah kontraktor atau rekanan tersebut diputus kontrak, tujuh pekerjaan yang terbengkalai tersebut kemudian akan dilanjutkan oleh rekanan yang baru. Proses lelang akan kembali dilakukan dengan anggaran dari APBD 2014 murni dan perubahan.
Terpisah, Plt Wakil Ketua DPRD Kota Semarang, Wachid Nurmiyanto, menyatakan, seharusnya Dinas Bina Marga bisa lebih tegas lagi terhadap kontraktor. Selain di-blacklist, seharusnya kontraktor juga dilaporkan ke pihak berwajib sebagai kasus pidana untuk menimbulkan efek jera. ”Seharusnya tidak selesainya pekerjaan ini juga dilaporkan sebagai kasus pidana kepada pihak kepolisian. Karena kalau hanya perusahaannya dimasukkan daftar hitam, orangnya masih bisa membuat perusahaan lain dan kembali ikut lelang pekerjaan,” tegasnya.
Menanggapi hal itu, Iswar mengatakan, sampai saat ini tidak ada aturan kaitannya dengan pidana untuk kontraktor yang tidak menyelesaikan pekerjaannya. Pihaknya hanya dapat melakukan putus kontrak dan memasukkan perusahaan kontraktor dalam daftar hitam. (zal/aro/ce1)