Susilo Menolak Mundur

118

MUNGKID—Ketua DPRD Ka­bupaten Magelang Susilo SPt menyatakan menolak meletakkan jabatannya meski telah di PAW dan diusulkan diberhentikan oleh plt Ketua DPRD Kuswan Haji. Menurut Susilo, semua proses tersebut tidak sah. ”Pelaksanaan rapat paripurna itu tidak berdasar pada aturan,” kata Susilo, kemarin.
Menurut dia, sesuai PP Nomor 16 Tahun 2010, tata tertib DPRD, dan hasil kajian hukum ke Kementerian Hukum dan HAM, sudah terbukti secara jelas bahwa status plt ketua dewan telah selesai ketika Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Magelang sudah menetapkan pasangan calon (paslon) Bupati Magelang terpilih.
“Sehingga, plt ketua dewan itu statusnya sudah tidak memiliki kewenangan dan landasan, baik de jure maupun de facto. Apapun yang dilakukan sudah tidak memiliki dasar,” jelas Susilo.
Dia menilai, dasar hukum yang dijadikan pijakan untuk melangsungkan kegiatan plt ketua DPRD rancu. Pemberhentian dirinya pun menurutnya mengandung banyak kelemahan karena diproses oleh plt yang statusnya tidak punya landasan hukum.
”Tidak melalui sekretariat, tidak teragenda dalam agenda DPRD, stempel yang dipakai juga diduga dipalsukan. Kita ini kan masih proses hukum (pemberhentian dari PDIP) belum ada inkracht, malah gubernur sudah keluarkan SK. Sebenarnya ini berpijak pada aturan apa pada kekuasaan,” ujarnya.
Sementara, terkait pelaksanaan rapat paripurna yang ditunda dua kali satu jam dan dilaksanakan sampai tiga kali, pihaknya meminta agar hal itu dikembalikan ke tatib DPRD. ”Kalau diulang 3 kali tidak kuorum ya selesai. Ya monggo kalau mereka tidak pakai aturan. Kami tidak bisa komentar,” jelasnya.
Seperti yang diberitakan sebelumnya, Plt Ketua DPRD Kabupaten Magelang, Kuswan Haji menggelar rapat paripurna dengan agenda pemberhentian salah satu pimpinan dewan,
Susilo SPt Rabu (8/1) sore kemarin di Hotel Grand Artos Aerowisata. Rapat tersebut sempat ditunda dan dilaksanakan hingga dua kali akibat jumlah anggota DPRD yang tidak kuorum, atau tidak mencapai 2/3 dari keseluruhan anggota sebanyak 44 orang.
”Untuk pemberhentian pimpinan DPRD, mekanisme yang dilaksanakan memang harus penuhi forum. Sesuai ketentuan tata tertib DPRD, kalau rapat paripurna tidak kuorum maka ditunda dua kali 1 jam. Tadi (kemarin) sudah dilaksanakan dua kali,” jelas Kuswan.
Sementara itu, kemarin juga digelar sidang lanjutan kasus gugatan pemecatan Susilo oleh PDI P di PN Mungkid. Kuasa hukum DPC dan DPP PDI Perjuangan sebagai tergugat mengajukan bukti-bukti tambahan.
Bukti-bukti dimaksud adalah foto copy surat DPP PDIP tertanggal 17 Agustus 2013 untuk Susilo SPt, perihal klarifikasi Foto copy SK DPP PDIP Nomor 031-A/TAP/DPP/2011 tertanggal 15 Mei 2011 tentang pedoman penjaringan bakal calon bupati dan wakil bupati Magelang. Foto copy SK DPP PDIP Nomor : 036/DPP/KPTS/5/01 tanggal 5 Januari 2011 tentang Peraturan Disiplin PDIP.
”Bukti-bukti tersebut untuk melengkapi bukti-bukti yang sudah kami ajukan dalam persidangan pekan lalu,” kata kuasa hukum tergugat Janu Iswanto, dalam sidang yang dipimpin hakim ketua Alimin Ribut Sujono SH MH, didampingi Ali Sobirin SH dan Erni Kusumawati SH.
Kuasa hukum penggugat, Wasit Wibowo SH, akan mengajukan kesimpulan atas fakta-fakta persidangan pada sidang lanjutan Senin (13/1) lusa.
Kesimpulan diajukan tertulis, namun dapat dibacakan dalam sidang, sebagai dasar pertimbangan pengambilan putusan oleh majelis hakim. (vie/lis)