WONOSOBO—Proses penyelidikan kasus dugaan korupsi dana bantuan sosial (bansos) APBD Provinsi Jawa Tengah, untuk sejumlah lembaga pendidikan di Wonosobo periode 2009-2010 sudah seratus persen. Dari hasil penyelidikan itu, muncul dugaan korupsi dengan nilai kerugian mencapai ratusan juta rupiah.
“Ada indikator korupsi dalam alokasi dana bansos dari provinsi ke sejumlah lembaga pendidikan di Wonosobo,” kata Kepala Kejaksaan Negeri Wonosobo, melalui Kasi Pidsus Anto Widi Nugroho, kemarin (10/1).
Dijelaskan Anto, proses penyelidikan kasus ini memakan waktu cukup panjang. Karena pihakya harus melakukan pemeriksaan sekitar 150 lembaga pendidikan yang menerima bantuan sosial tersebut. Setelah merampungkan penyelidikan ditemukan dugaan adanya tindak pidana korupsi.
“Kami sudah kantongi nama yang diduga melakukan penye­lewengan dalam aliran bansos ini,” katanya.
Meski memastikan ada tindak penyelewengan, Anto masih enggan menyebutkan nama calon tersangka tersebut. “Nanti kalau sudah kami naikkan jadi tersangka, pasti kami ekspos namanya,” dalihnya.
Dikatakan Anto, pada periode 2009-2010, sedikitnya 150 lembaga pendidikan di Wonosobo, mendapatkan aliran dana bansos. Tiap lembaga jumlahnya berbeda. Dari kisaran Rp 5 juta sampai Rp 100 juta. Dalam proses pengajuan anggaran hingga alirdan dana bansos ini, ada sejumlah pihak yang bermain dan memotong dana bansos. “Yang jelas jumlah orangnya lebih dari satu,” cetusnya.
Akibat tindakan calon tersangka ini, kata Anto, kerugian negara mencapai ratusan juta. Modus yang dilakukan, dengan cara menjadi broker bansos. Saat pengusulan bansos, broker men­dekati lembaga pendidikan dan membantu proses administrasi. Setelah dana turun, para broker ini meminta jatah, alias memotong dana tersebut.
“Dana bansos memang dari provinsi langsung diberikan ke rekening lembaga, namun oleh para broker ini, setelah turun meminta jatah,” tandasnya.
Akibat tindakan para broker ini, kata Anto, negara mengalami kerugian mencapai ratusan juta. Karena dana yang mestinya untuk bantuan lembaga pendidikan dalam meningkatkan sarana dan prasarana, saat direalisasikan tidak sesuai dengan proposal yang diajukan. “Dalam waktu dekat, kalau kasus sudah kami naikkan ke penyidikan, pasti nama tersangka kami ekspos,” janjinya. (ali/lis)