25 Ribu Jiwa Tak Masuk BPJS

179

WONOSOBO—Jumlah warga berpendapatan rendah asal Wonosobo penerima menerima asuransi kesehatan BPJS dari dana pemerintah pusat, hanya 300 ribu jiwa. Padahal jumlah warga yang masuk kategori ini mencapai 325 ribu jiwa. Untuk mengatasi hal ini, sedikitnya 25 ribu jiwa, akan diusulkan menggunakan dana APBD Wonosobo.
Menurut Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Wonosobo, Okie Hap­sara Binanda Putra, sesuai data BPS, warga yang masuk kategori pendapatan rendah di kota dingin itu, mencapai 325.000 jiwa. Terkait dengan asuransi kesehatan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), hanya 300.000 jiwa yang dibayarkan menggunakan dana dari pemerintah pusat.
“Jumlah ini, merupakan pengalihan dari sebelumnya, warga penerima jamkesmas otomatis menjadi penerima BPJS,”katanya.
Dengan demikian, kata Okie, ada sedikitnya 25 ribu jiwa warga kurang mampu yang belum mendapatkan asuransi kesehatan BPJS. Karena untuk 300.000 jiwa sudah dibayarkan menggunakan dana pusat dengan rincian per jiwa tiap bulan dibayarkan Rp 19.525. “Kami sudah usulkan untuk pembayaran yang 25 ribu jiwa akan dialokasikan melalui APBD kabupaten,” katanya.
Okie menegaskan, 25 ribu jiwa tersebut, selama ini memang tidak masuk dalam jamkesmas. Hal ini terkait kebijakan kuota dari pemerintah pusat. Untuk sistem pelayanan kesehatan, selama ini menggunakan APBD lewat program jamkesda, yang dibayarkan oleh Pemkab berdasarkan klaim pelayanan dari warga. “Jadi anggarannya berubah-ubah, tiap tahun satu sampai dua setengah miliar rupiah,” imbuhnya.
Sedangkan untuk BPJS ini, kata Okie, bagi warga yang tidak masuk jamkesmas atau mendapatkan penerimaan biaya iur (PBI) dari pemerintah pusat, harus membayar sendiri dari Pemkab ke BPJS. Untuk nilainya, tiap orang sebesar Rp 25 ribu, kali 12 dalam setahun kali 25 ribu jiwa. Total dibutuhkan anggaran dalam setahun sebesar Rp 7,5 miliar. “Kami sudah ajukan anggaran ini melalui APBD 2014,“ ujarnya.
Terpisah Ketua Komisi C Ahmad Faizun mengatakan, pihaknya sudah melakukan kajian terhadap 25 ribu jiwa yang tidak masuk dalam BPJS. Untuk memfasilitasi 25 ribu jiwa tersebut, pihaknya sudah memasukan usulan dalam APBD 2014 sebesar Rp 7,5 miliar. “Anggaran tersebut sudah kami usulkan melalui APBD tahun ini,” ujarnya.
Faizun mengatakan, untuk proses pemenuhan asuransi bagi warga akan dilakukan bertahap. Ke depan akan terus dilakukan evaluasi, menyangkut jumlah warga bependapatan rendah.
“Untuk kenaikan jumlah warga kurang mampu, tentu akan mempengaruhi anggaran. Maka akan dilakukan secara bertahap,” katanya. (ali/lis)