WONOSOBO—Jumlah struktur satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di Kabupaten Wonosobo, akan mengalami perubahan besar-besaran. Hal ini, menyusul penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Wonosobo, yang menitikberatkan pada birokrasi yang tepat fungsi tepat ukuran.
Proses penyusunan raperda, masih dalam pembahasan oleh panitia khusus (pansus) DPRD dengan Bagian Organisasi Setda Wonosobo. Ketua Pansus Abdul Kholik mengatakan, pembahasan raperda yang diusulkan oleh eksekutif ini, masih memakan waktu cukup panjang.
Kholik mengatakan, dari pem­bahasan awal, akan muncul perubahan dalam struktur birokrasi Pemkab Wonosobo. Prinsip penyusunan raperda, sebagai upaya dalam meningkatkan kinerja birokrasi yang tepat fungsi tepat ukuran. Sebelum menyusun raperda, tim dari Bagian Organisasi Setda Wonosobo, sudah melakukan penelitian panjang mengenai analisa beban kerja (ABK) dan analisa jabatan (anjab). “Dalam proses penelitian, melakukan wawancara terhadap lebih dari seribu PNS di Wonosobo,” ujarnya.
Dalam raperda itu, kata Kholik, ada beberapa perubahan struktur SKPD. Contohnya, untuk SKPD setingkat dinas, sebelumnya jumlahnya mencapai 14 dinas, akan diubah menjadi 7 dinas. Sementara beberapa dinas berubah menjadi kantor beberapa juga tergabung dalam satu dinas. “Contohnya, Dinas Sosial masa mendatang akan digabung dengan Bagian Kesra,” tuturnya.
Selain itu, SKPD setingkat badan yang sebelumnya berjumlah ada 3 akan berubah menjadi 4. Hal ini menyangkut kebutuhan perkembangan pelayanan. “Badan Penanggulangan Bencana, sudah ada perdanya, namun belum ada strukturnya di Pemkab, maka perlu ditambah,” terangnya.
Kholik menambahkan, prinsip dari penyusunan SKPD ini, mendasarkan pada kebutuhan akan fungsi dan pelayan. Sehingga, tidak ada lagi tumbah tindih kegiatan antar-SKPD yang serupa dengan anggaran yang besar. Selain itu, juga akan menekan sejumlah anggaran, salah satunya administrasi.
“Salah satu indikator saja, untuk anggaran administrasi beli kertas dalam setahun bisa mencapai Rp 7- Rp 10 miliar, dengan organisasi yang tepat fungsi akan menekan anggaran itu, demikian anggaran kegiatan lain,” tandasnya.
Lanjutnya, selama ini untuk pendapatan APBD Wonosobo Rp 1,2 triliun, dari angka tersebut, sekitar Rp 700 miliar habis untuk anggaran gaji dan kegiatan aparatur pemerintahan. “Padahal idealnya 30 persen untuk belanja aparatur, 70 persen untuk belanja langsung, atau ke masyarakat,” ungkapnya. (ali/lis)