Hasil Pilkades Jogomulyo Digugat

247

MUNGKID—Di Kabupaten Magelang tidak hanya pilkada saja yang digugat. pilkades pun demikian. Hal itu terjadi di Desa Jogomulyo Ke­camatan Tempuran. calon kepala Desa (cakades) Jogomulyo, Hj Nurfaizah yang tidak terima hasil perhitungan suara mengajukan gugatan perbuat­an melawan hukum (PMH) ke PN Mungkid.
Sebagai pihak tergugat panitia dan cakades peraih suara terbanyak, Zaenal Arifin. PMH yang dilaporkan terkait dugaan penggelembungan suara dengan merekayasa kehadiran orang-orang yang notabene sedang boro atau tidak berada di rumah.
”Kami mempunyai puluhan bukti nama orang-orang yang saat pemungutan suara tidak berada di desa alias boro. Tetapi kok bisa namanya di daftar pencoblos di TPS. Ini kan jelas perbuatan melawan hukum, karena ada rekayasa suara,” kata kuasa hukum Nurfaizah Tri Sulistiyono SH dan Suryadi AS SH, kemarin.
Dijelaskan Sulistiyono pihaknya sudah melakukan protes kepada panitia soal hal tersebut saat pemilihan. Bahkan Nurfaizah tidak mau menandatangani berita acara perhitungan (BAP) suara karena adanya dugaan penyimpangan tersebut.
”Adanya rekayasa dan penyim­pangan tersebut menguntungkan pihak Zaenal Arifin dan merugikan klien kami,” tuturnya.
Sulis menunjukkan beberapa bukti nama-nama yang menggunakan hak pilih tetapi secara faktual orang tersebut berada di luar kota. Banyak pula yang sedang bekerja di luar Pulau Jawa, bahkan luar negeri. Sehingga hal tersebut dianggap melanggar pasal 2 (4) SK Bupati Magelang Nomor 188.4/99 KEP/32/1998 tentang Tata Tertib Penyelengaraan Pemilihan Desa.
”Tergugat telah menyalahgunakan wewenang, sehingga berita acara pemilihan harus dibatalkan. Karena kami punya bukti ada orang yang sedang boro di Malaysia tetapi kok bisa hadir nyoblos. Juga ada yang di Jepang. Ada yang di Kalimantan, Aceh dan lainnya,” jelasnya.
”Gugatan sudah kita masukkan ke PN Mungkid 2 Januari 2014 dan telah mendapat nomor perkara 01/Pdt.G/2014/PN.Mkd. Secara otomatis, kita meminta agar proses paska penghitungan bahkan pelantikan kepala desa Jogomulyo dihentikan terlebih dahulu, sebelum ada kekuatan hukum tetap dari pengadilan,” paparnya.
Pihak-pihak yang diminta untuk tidak memproses hasil perhitungan selain panitia pemilihan adalah bupati Magelang, wakil bupati, sekda (Plt), asisten I bidang pemerintahan, kabag tata pemerintahan, camat Tempuran, Pj kepala Desa Jogomulyo, BPD Jogomulyo dan lainnya.
Terpisah Camat Tempuran Darmono membenarkan pihaknya telah menerima surat permohonan dari kuasa hukum Nurfaizah agar tidak memproses pelantikan Zaenal Arifin. Pihaknya masih mengklarifikasi hal tersebut dengan pihak desa. “Kita sudah terima surat permohonan itu. Saya baru baca sekilas. Kita akan tindak lanjuti dengan mengklarifikasi dengan pihak desa,” tandasnya.
Sementara itu, saat dikonfirmasi Humas Pengadilan Negeri Mungkid Ali Sobirin mengaku memang ada laporan gugatan dugaan perbuatan melawan hukum (PMH) yang masuk ke PN Mungkid. Laporan gugatan itu terkait hasil pilkades di Kabupaten Magelang. (vie/lis)