Diparta akan Panggil Kades Jojogan dan Dieng Wetan

187

Pemdes Tarik Retribusi Wisata Telaga Warna dan Pengilon

Penerbitan tiket retribusi baru untuk wisatawan yang masuk kawasan Telaga Warna dan Pengilon yang dikeluhkan pengunjung membuat Pemkab Wonosobo segera bertindak. Tiket yang dikeluarkan tanpa nomor seri itu, dinilai bertentangan dengan peraturan daerah (perda).

Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Wonosobo Sigit Sukarsana mengatakan, pihaknya sudah mendapatkan laporan penerbitan tiket yang menggunakan Perdes No. 09. 2013 dari Desa Jojogan itu. Bahkan akibat tiket tersebut, beberapa petugas dari Diparbud malah dicaci maki oleh pengunjung. “Petugas kami ada yang nyaris akan dipukuli pengunjung, kami dianggap ilegal. Padahal tiket dari Pemkab jelas ada dasar hukumnya, dan disetorkan ke kas negara,” katanya.
Dengan adanya tiket oleh Desa Jojogan itu, kata Sigit, Pemkab sudah melakukan koordinasi dan akan memanggil Kades Jojogan dan Kades Dieng Wetan Kecamatan Kejajar. “Kami akan klarifikasi atas penerbitan tiket retribusi itu. Karena tanpa sepengetahuan kami,” tuturnya.
Disebutkan, selain meminta keterangan kades, pihaknya juga akan memeriksa tentang keabsahan perdes yang digunakan dasar dalam penarikan retribusi. Karena sesuai dengan mekanisme perundangan, perdes tidak boleh bertentangan dengan perda. “Kami juga sudah koordinasikan dengan Bagian Hukum Pemkab untuk mengoreksi perdes itu,” ungkapnya.
Selain dasar hukum, kedua kades akan dimintai keterangan terkait pungutan retribusi tersebut. Karena penarikan dari orang umum harus masuk ke kas negara. Mengenai rencana Kades Jojogan Wahyudin yang sebelumnya menyebutkan uang tersebut, akan digunakan untuk memperbaiki sarana musala di komplek parkir dan sejumlah sarana Telaga Warna dan Pengilon, dinilai tidak tepat.
“Tidak bisa, komplek parkir itu, kepemilikan Pemkab, alokasi anggaran dari APBD jalan-jalan masuk ke kawasan juga yang membangun Pemkab,” tandasnya.
Sebelumnya Kepala Desa Jojo­gan Wahyudin saat dihubungi mengakui menerbitkan tiket retribusi itu berdasarkan perdes. Pihaknya mengeluarkan tiket setelah mendapatkan persetujuan dari Balai Konservasi Sumberdaya Alam (BKSDA) Provinsi Jateng.
“Kami diminta membuat Masya­rakat Mitra Polisi Hutan. Dana dari tarikan wisata untuk kegiatan kami dan untuk memperbaiki sarana wisata,” tuturnya.
Dijelaskan, pungutan retribusi sudah berlangsung sejak 21 Desember. Hasil pungutan disetorkan kepada dirinya. Selain untuk kegiatan MMPH, dana tersebut juga rencananya digunakan untuk membangun sejumlah sarana wisata.
“Kami melihat muaola di lokasi parkir sudah tidak layak. Dari dana ini juga akan kami gunakan untuk memperbaiki serta sejumlah sarana wisata lain,” paparnya. (ali/lis)