Lindungi Alam dengan Perdes

173

WONOSOBO—Desa Kwadungan Kecamatan Kalikajar, mempunyai pesona alam yang apik. Desa di lereng Sumbing itu, memiliki kawasan hutan yang hijau serta sumber mata air yang jernih. Untuk menjaga kelestarian itu, pemerintah desa telah menerbitkan peraturan desa (perdes) berisi aturan pengelolaan lingkungan.
Menurut Kepala Desa Kwadungan Bagiyo, desanya memiliki beragam potensi alam. Keberadaan hutan alami dan sumber mata air Sungai Bogowonto, yang selama ini dimanfaatkan oleh warga, hingga desa-desa di bawahnya, di sepanjang aliran Sungai Bogowonto yang bermuara di Kabupaten Purworejo.
”Kami merasa berkepentingan untuk menjaga dan memelihara eksistensi hutan dan mata air tersebut,” katanya.
Sebagai salah satu cara menjaga keselamatan lingkungan, Bagyo mengatakan, telah menerbitkan Perdes Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pemeliharaan Hutan Desa dan Mata Air Desa Kwadungan. Perdes tersebut menjadi landasan hukum yang mengatur tugas, tanggung jawab, serta sanksi bagi warga Kwadungan terkait pemeliharaan alam di desa mereka.
“Perdes sebagai salah satu regulasi yang mengatur aset alam kami,” katanya
Bagyo menjelaskan, tujuan utama dibuatnya perdes adalah untuk menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian hutan desa. Dua tujuan lainnya adalah untuk menjaga kelestarian fungsi hutan desa dan kelestarian mata air desa.
”Adanya tujuan tersebut, melahirkan konsekuensi bagi warga berupa kewajiban melindungi dan melestarikan hutan dan mata air yang ada di Desa Kwadungan,” tuturnya.
Beberapa yang harus dipatuhi oleh warga, menurut bagyo, di antaranya adalah larangan mengambil atau menebang kayu dengan bentuk dan alasan apapun. Kemudian larangan mengelola hutan menjadi lahan pertanian atau mengalihfungsikan lahan hutan, serta larangan melakukan kegiatan-kegiatan yang berpotensi merusak hutan.
Demikian pula untuk mata air, dimana warga menyepakati larangan menebang pohon atau kayu di sekitar mata air desa, serta memperjualbelikan air dari sumber, kecuali untuk dikerjasamakan dengan pihak ketiga, melalui pemerintah desa dengan persetujuan BPD.
”Bagi siapapun yang melanggar peraturan dalam Perdes Nomor 3 Tahun 2013 tersebut, akan dikenakan sanksi berupa kewajiban mengganti senilai kerugian yang ditimbulkan, serta dilaporkan kepada pihak berwajib oleh pemerintah desa setempat untuk diproses hukum sesuai undang-undang yang berlaku,” tuturnya. (ali/lis)