Banyak Oknum Endapkan Pembayaran

159

Tunggakan Raskin di 5 Kabupaten/Kota

MAGELANG—Tunggakan pembayaran harga tebus raskin (HTR) di sejumlah kabupaten di bawah Bulog Subdrive V Kedu diduga terjadi karena banyaknya oknum yang mengendapkan pembayaran dari rumah tangga sasaran (RTS). Uang yang seharusnya disetorkan masih disimpan.
Hal itu diungkapkan oleh Kepala Bulog Subdivre V Kedu, Fansuri P, kemarin. Menurutnya, pengendapan ini banyak terjadi di tingkat desa.
”Dari evaluasi tim memang tingginya tunggakan itu tidak terjadi karena RTS tidak mampu bayar. Mereka (RTS) sudah tertib bayar tapi uangnya tidak segera disetorkan,” katanya.
Sebelumnya diberitakan ada empat kabupaten dan satu kota di Kedu yang belum menyelesaikan HTR. Di antaranya Kota Magelang Rp 1,6 milliar, Kabupaten Temanggung Rp 18,6 miliar, Purworejo Rp 17,9 dan Kebumen Rp 38,6 miliar. ”Hingga kemarin hanya Kabupaten Magelang dan Wonosobo yang sudah melakukan pelunasan,” kata dia.
Menurut Fansuri munculnya oknum-oknum tersebut terjadi akibat panjangnya sistem pembayaran raskin. ”Sistemnya itu,RTS dikumpulkan ke dukuh (dusun, red), kemudian ke desa, kemudian ke kecamatan baru disetorkan. Ini kan terlalu panjang. Padahal bisa dipangkas,” tegas Fansuri.
Penyebab lain tingginya angka HTR, kata dia juga dipengaruhi adanya penambahan penyaluran di tahun 2013 sebanyak tiga kali, menjadi 15 kali. Frekuensi penyaluran tersebut berakibat volume raskin menjadi 84.120.750 kilogram dalam setahun.
Berbagai upaya, kata dia telah dilakukan untuk menekan ting­ginya angka tunggakan tersebut. Salah satunya melalui sosialisasi satuan kerja di tiap desa. ”Setiap bulan kita sudah melakukan sosialisasi dan evaluasi,” katanya.
”Selain itu, kita punya kebijakan jika pembayaran di bulan sebelumnya belum clear, alokasi bulan selanjutnya belum bisa diturunkan,” tambah Fansuri.
Ditanya kualitas beras Bulog, Fansuri mengemukakan, pihak­nya terus memperketat pemeriksaan gabah/beras yang masuk gudang Bulog sesuai ketentuan. “Melakukan perawatan kualitas gabah/beras di gudang secara berkala dengan fumigasi (tiga bulan) dan spraying (bulanan). Melakukan pemeriksaan kualitas dan kuantitas pada saat distribusi raskin,” tuturnya.
Kemudian, sosialisasi di wila­yah penerima raskin, agar beras diperiksa lebih dulu sebelum dibagikan. Jika memang kualitas dan kuantitasnya tak sesuai ketentuan, diminta segera laporkan Satker Raskin Kecamatan untuk dikoordinasikan dengan Gudang Bulog pengirim, sehingga bisa ditukar dengan beras yang sesuai, tanpa dipungut biaya. (vie/lis)