Ratusan Atribut Bacaleg Dicopot

28

WONOSOBO—Ratusan atribut alat peraga kampanye (APK) para bakal calon legislatif (bacaleg) berupa spanduk, baliho yang dipasang di sejumlah lokasi di Wonosobo, kemarin dicopot oleh petugas. Pasalnya, pemasangan sejumlah atribut itu dinilai melanggar Peraturan Bupati No 11 Tahun 2013 dan PKPU No 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilu DPR, DPD, DPRD.

Pencopotan atribut para bacaleg ini, dilakukan tim gabungan di bawah koordinasi Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Wonosobo bersama Satpol dan sejumlah instansi lain. Petugas menyisir semua spanduk yang dipasang liar di tepi jalan, serta baliho di tengah kota yang dinilai melanggar perbub.

Menurut Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar-Lembaga dan Divisi Penindakan Pelanggaran Panwaslu Wonosobo Mahfudz Junaedi, pembersihan baliho dan spanduk ini, merupakan tindak lanjut hasil rapat koordinasi Panwaslu dengan instansi terkait. Meliputi KPU kabupaten, Satpol PP, KPPT, Dishub, polres. Penertiban secara serentak di wilayah Kota Wonosobo dan beberapa wilayah kecamatan.
“Penertiban alat peraga kampanye (APK) dilakukan untuk yang kedua setelah rapat koordinasi tersebut,” katanya.

Dijelaskan, penertiban di fokuskan pada 5 titik terutama pada baliho yang besar-besar yang belum jelas tentang izinnya, serta bendera parpol yang dipasang di jembatan dan pohon lindung. Pihaknya telah memetakan beberapa lokasi APK yang telah melanggaran Peraturan Bupati No. 11 Tahun 2013 dan PKPU No. 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilu DPR, DPD, DPRD terutama pada pada pasal 17.

“Penertiban ini juga berdasarkan masukan dan aduan masyarakat serta peserta pemilu tentang beberapa baliho yang melakukan pelanggaran,”ujarnya.

Hasil dari operasi itu, kata Junaedi, sebanyak 328 atribut atau baliho bacaleg dicopot, bendera parpol yang dipasang di pohon lindung dan jembatan sebanyak 126 buah. Total ada 454 atribut selama dua kali penertiban pada tanggal 5 Agustus dan 15 Agustus 2013.

“Sebelum pencopotan ini, Pan­waslu telah melakukan langkah-langkah preventif baik melalui surat, menghubungi secara langsung kepada pihak-pihak terkait sebelum melakukan penertiban APK, terutama dengan KPPT sebagai lembaga yang berhak mengeluarkan izin atas pemasangan APK tersebut,” jelasnya.

Namun sampai, pelaksanaan tanggal 15 Agustus 2013, kata Junaedi, peringatan Panwaslu tidak digubris. Sampai saat ini juga belum mendapatkan data tertulis tentang beberapa APK yang resmi mendapatkan izin. Bahkan beberapa APK atau baliho bacaleg dipasang pada panggung atau tempat reklame yang menurut Perbup No. 11 Tahun 2013 jelas-jelas dilarang untuk dipasang APK Bacaleg.

“Upaya preventif lain juga dilakukan melalui kontak personal dengan parpol maupun bacaleg untuk dicopot karena telah melanggar. Penertiban APK yang dilakukan oleh Panwaslu merupakan upaya terakhir, setelah melakukan koordinasi dengan instansi terkait,”tegasnya.

Phaknya akan melakukan penertiban kembali terhadap angkot dan angkudes yang secara jelas dan nyata memasang gambar bacaleg dan bahkan sudah ada nomor urutnya. Langkah ini dilakukan setelah Panwaslu Wonosobo koordinasi dengan Dishub. “Kami juga menunggu regulasi baru tentang perubahan PKPU No. 1 Tahun 2013 tentang Kampanye,” katanya.

Panertiban oleh tim gabungan itu, rupanya mendapat pertentangan dari sejumlah bacaleg, salah satunya Abdul Arif yang balihonya ikut dicopot. Menurutnya semua baliho yang memajang gambarnya di beberapa lokasi sudah mengantongi izin, bahkan sudah membayar retribusi secara lunas.
“Dalam memasang baliho saya sudah melalui proses yang diatur. Saya membayar retribusi dan bisa dicek di KPPT,” paparnya.

Arif menyayangkan tindakan yang dilakukan oleh Panwaslu, alasannya tidak mengedepankan upaya preventif. Selain itu, dasar hukum yang digunakan tidak jelas, kalau dasarnya menggunakan perbup, baliho miliknya mestinya tidak ikut dicopot karena semua sudah membayar retribusi. ”Surat peringatan baru dikirim sehari sebelum pencopotan. Kalau memang melanggar, dengan senang hati saya akan turunkan sendiri baliho saya,” tandasnya.

Dengan penertiban yang dilakukan oleh Panwaslu itu, Arif meminta balihonya yang sudah mengantongi izin dipasang lagi dalam waktu 2×24 jam. Apabila hal itu tidak dilakukan pihaknya akan menempuh jalur hukum dengan melaporkan Panwaslu Kabupaten Wonosobo ke Bawaslu Provinsi. “Silakan dicek di KPPT, baliho saya yang terpasang di sejumlah tepi jalan sudah mengantongi izin dan sudah membayar lunas retribusinya,” tegasnya. (ali/lis)

BAGIKAN

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here