Ratusan Demo, Tuntut BPD Dipecat

104

KAJEN-Ratusan warga Desa Tosaran, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan, Senin (25/3) pagi kemarin, melakukan unjuk rasa di Balai Desa Tosaran. Warga menuntut agar ketua Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) terpilih dipecat dan diadakan pemilihan ulang. Selain itu, warga mempertanyakan iuran Rp 5 ribu per KK dan per bulan yang tidak jelas peruntukannya.

Warga menganggap Safrudin yang terpilih sebagai ketua BPD yang baru, tidak sah, karena dipilih tidak melalui rapat musyawarah mufakat. Melainkan hanya penunjukan langsung oleh tim formatur, yang ditentukan oleh Kepala Desa (Kades) Tosaran, bukan aspirasi dari masyarakat.

Agus Subandi, 34, warga Desa Tosaran, Kecamatan Kedungwuni, mengungkapkan bahwa sejak Riyanto menjadi kades baru, semua struktur organisasi desa yang ada diubah berdasarkan penujukan langsung, bukan hasil musyawarah rembug desa. ”Mulai dari pengurus PKK, LKMD hingga BPD, semua ditunjuk oleh kades. Itu tidak benar, tidak sesuai aturan,” ungkap Agus Subandi.

Mantan Ketua BPD Desa Tosaran, Kecamatan Kedungwuni, Sutarko, menjelaskan, bahwa pemilihan ketua BPD yang baru dilaksanakan, memang tidak sesuai dengan peraturan pemerintah, karena ditunjuk langsung oleh kades. ”Harusnya pemilihan ketua BPD, melalui rembug desa bukan dengan tim formatur yang ditunjuk langsung oleh kades,” jelas Sutarko.

Kades Tosaran, Kecamatan Kedungwuni, Riyanto, menandaskan bahwa pihaknya akan segera membatalkan pelantikan ketua BPD yang rencananya dilakukan awal April nanti. Jika warga sepakat dilakukan pemilihan ulang, dalam waktu 5 hari akan dilaksanakan sesuai keingiann masyarakat. ”Kalau demikian tuntutan warga, kami memberikan waktu 5 hari, agar ketua BPD baru terpilih,” tandas Riyanto.

Terkait iuran masyarakat per bulan masih ada, bukan digunakan oleh kades. ”Bapak Ibu percaya saja, uangnya masih ada dan akan digunakan 13 April nanti untuk acara Nyadran Desa dengan kesenian wayang golek,” tegas Riyanto.

Kapolsek Kedungwuni Polres Pekalongan, AKP Landung, menegaskan, bahwa semua tuntutan warga sudah dipenuhi oleh kades, sehingga warga tidak perlu melakukan unjuk rasa. ”Kepala desa sudah memiliki niat baik, dengan memenuhi tuntutan warga,” tegas AKP Landung menenangkan warga yang masih emosi dan membubarkan unjuk rasa tersebut. (thd/ida)