Bupati Masih Ajukan Dana RSBI

168

Padahal Telah Dihapus

TEMANGGUNG—Kendati telah dihapus melalui Mahkamah Kons­titusi, namun Bupati Temang­gung tetap mengajukan anggaran khusus untuk Rintisan Sekolah Berstandar Internasional (RSBI). Pengajuan tersebut dipertanyakan sejumlah fraksi dalam rapat Badan Anggaran Senin (25/3) kemarin, lantaran status RSBI yang sudah disamakan dengan sekolah regular tidak bisa diistimewakan kembali.

Permintaan tersebut diajukan Bupati Temanggung dalam permohonan Penetapan APBD Men­dahului Perubahan. Tercatat, bupati meminta dua item atas nama RSBI, yakni pengadaan alat IPA dan proyek penjaminan mutu RSBI. Agus Muslikhin, juru bicara Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa menilai, kebijakan permohonan tersebut tidak berdasar. “Karena status RSBI telah dihapus melalui keputusan Mahkamah Konstitusi,” katanya.

Ia menilai, program tersebut justru tetap berpotensi akan menjadi bentuk pengistimewaan eks-RSBI yang kini sudah menjadi sekolah regular. Pengadaan program untuk sekolah eks-RSBI artinya mendiskreditkan sekolah non-RSBI. “Tidak boleh ada pengistimewaan. Semua sekolah regular dan kebijakannya harus sama,” papar pria yang juga Ketua Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Temanggung ini.

Penolakan juga dilakukan Fraksi Partai Golkar yang menilai kebijakan tersebut tidak popular. Sebab, keberadaan RSBI yang sudah dihapuskan tidak boleh disebutkan dalam kebijakan daerah. “Secara hukum, nama RSBI kan sudah dihapus, jadi apabila dimasukkan dalam produk hukum kebijakan daerah tidak boleh. Mohon penjelasannya,” kata Slamet Raharjo, Sekretaris FPG.

Ia memaparkan, untuk anggaran penjaminan mutu RSBI, Bupati Temanggung mengajukan anggaran Rp 139 juta, sedangkan pengadaan alat laboratorium IPA untuk RSBI, nominal yang diajukan adalah Rp 100 juta. Kedua permintaan tersebut tengah digodok Badan Anggaran sebelum disahkan menjadi kebijakan daerah.

Bupati Temanggung, Hasyim Afandi, menjelaskan, permintaan tersebut diajukan lantaran sejauh ini belum ada peraturan lebih lanjut tentang status hukum RSBI setelah penghapusan oleh MK. “Kami masih menunggu peraturan resmi, selama belum ada peraturan resmi, kami masih berhak untuk mengajukan dalam rangka menyelaraskan dengan program Pemerintah Pusat,” paparnya. (zah/lis)